Diduga Ada Korupsi, G2W Laporkan Pemkab Garut

Garut – Garut Governance Watch (G2W) melaporkan Pemkab Garut ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian izin pembangunan pasar di Kecamatan Balubur Limbangan.

“Laporan resmi kita layangkan ke Polda Jumat (19/12/2014) kemarin. Patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, apakah soal izin pembangunan pasar terhadap investor, maupun proses izin mendirikan bangunan (IMB), dan lainnya,” kata Sekretaris Jenderal G2W, Dedi Rosadi, Minggu (21/12/2014).

Menurut Dedi, kendati gugatan warga Pasar Limbangan terhadap Pemkab Garut di PTUN Bandung dimenangkan Majelis Hakim, hal itu tak cukup membuat Pemkab Garut menyadari kesalahan dan kekeliruannya.

Alih-alih menerima putusan, Pemkab Garut bersikukuh merasa benar atas proses pembangunan Pasar Limbangan, bahkan langsung mengajukan Memori Banding ke PTUN Jakarta.

PTUN Bandung sendiri menyatakan IMB Pasar Limbangan tidak sah karena tak didukung kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sehingga Pemkab Garut wajib mencabutnya.

“Pemkab Garut lebih mementingkan pengusaha atau pemodal dibandingkan warga Pasar Limbangan yang nota bene warga Garut asli. Karena itulah, kita mencoba mencari keadilan melalui Polda Jabar,” sesal kata Dedi.

Arogansi Pemkab Garut, lanjutnya, terlihat ketika bersikukuh memroses pembangunan Pasar Limbangan tanpa mempertimbangkan berbagai masukan saran dan kritikan dari warga Pasar Limbangan. Mulai soal proses lelang, transparansi informasi, hingga pendirian bangunan los serta kios pasar.

Sehingga jika ada niatan baik dari Pemkab, menurutnya permasalahan itu harus sudah selesai dengan cara berdialog bersama antara warga.

Dedi menyebutkan, selama ini, warga Pasar Limbangan terbilang sabar dalam memperjuangkan hak-haknya itu dan selalu bertindak berdasarkan etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu diperlihatkan dengan menempuh jalur komunikasi dengan berbagai pihak, menggelar aksi unjuk rasa damai hingga mengajukan gugatan hukum ke PTUN. [inilah Koran )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.